Ibukota Indonesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Rencana Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) akan lebih lanjut fokus pada wilayah yang digunakan nilai tukar beras mediumnya lebih banyak tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Area Ketersediaan serta Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan pada wilayah yang tersebut disebut "merah" atau miliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini bukanlah ukuran yang disalurkan, tapi efektivitas di penurunan nilai dalam wilayah yang digunakan disalurkan," ujar Ketut di dalam Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan sanggup direalisasikan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila ke Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras pada wilayah yang tersebut dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan total yang tersebut sebanding rata pada tiap daerah, tak lagi bisa saja diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini belaka (volume beras yang digunakan sama), tapi tidaklah ada penurunan harga. Ini adalah berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami pada tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang mengirimkan beras Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) ke menghadapi nilai tukar eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah jadi wajib. Wajib dan juga apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, tarif beras yang dimaksud diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan harga jual beras. Oleh karenanya, ia menekankan tak boleh ada permainan tarif pada tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
