SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, lalu Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang dimaksud sebagian besar dihuni orang Serbia di tempat Bosnia kemudian Herzegovina.
Mereka dituduh telah terjadi melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang dimaksud membatasi operasi lembaga peradilan serta penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah peperangan saudara brutal yang digunakan mengadu domba kelompok etnoreligius dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia kemudian Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang memerintah sendiri, Republika Srpska yang digunakan beranggotakan etnis Serbia juga satu federasi yang digunakan dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) lalu Kroasia, pada bawah Perjanjian Dayton 1995 yang tersebut ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang disebutkan diperintah oleh presiden yang beranggotakan tiga orang, seseorang Bosniak, seseorang Serbia, lalu manusia Kroasia, juga mencakup distrik otonom di area persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang dimaksud mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tak mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang digunakan berpusat pada Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Utama Menteri Radovan Viskovic, lalu Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang berpusat di tempat Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik juga melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun lantaran menghalangi langkah yang mana dibuat pengadilan konstitusi Bosnia kemudian menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tidaklah hadir di vonisnya serta mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan juga melarang penegakan putusan apa pun yang dibuat badan peradilan negara Bosnia di area wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang dimaksud melarang badan peradilan pusat kemudian polisi beroperasi dalam Republika Srpska.
