JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab melawan situasi yang terjadi di tempat perusahaan, meskipun persoalan hukum yang mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang tersebut diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif serta perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap memperlihatkan ada dalam pundaknya. Oleh akibat itu, ia dengan jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan lalu memverifikasi kejadian sejenis tak terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang tersebut diberi amanah ketika ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk meminta-minta maaf untuk seluruh rakyat Indonesia melawan kejadian yang digunakan sudah mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan juga kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan tindakan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk bukan segera tampil ke umum guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tak memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi serta evaluasi internal.
“Kami sangat menyokong proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang mana ditemukan dan juga memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah membentuk crisis center yang tersebut bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau kemungkinan risiko usaha kemudian operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi lalu efektivitas di menangani berbagai tantangan di tempat masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada melakukan konfirmasi keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang mana sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang digunakan menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Mutu BBM pada SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Hal ini yang mana Akan Dilakukan Pertamina
