JAKARTA – Kementerian Daya lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan biaya gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, kemudian sarung tangan karet. Sebanyak 253 pengguna bidang pada masa kini dapat menikmati kebijakan nilai gas bumi yang mana tambahan kompetitif.
Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua melawan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyetujui secara resmi tindakan ini pada Rabu (26/2), sebagai aksi lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai material bakar sebesar US$7 per MMBTU serta untuk material baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil, baru-baru ini.
Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang kemudian Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, tindakan ini memberikan kepastian bagi sektor juga mengupayakan daya saing nasional.
“Kami dari KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan HGBT yang digunakan sudah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi bidang dan juga menggerakkan daya saing nasional,” ujarnya.
Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor sektor yang bergantung pada gas bumi.
“Tentu manfaatnya sangat besar bagi sektor manufaktur pada negeri sekaligus memberikan kepastian bagi bidang juga menguatkan daya saing nasional. Selain itu pada rangka memperkuat pengaplikasian energi hijau yang dimaksud bersih juga ramah lingkungan, juga agar hasil yang dimaksud dihasilkan dapat bersaing dengan produk-produk yang tersebut sebanding dari negara lain khususnya negara kawasan ASEAN yang mana menjadi pesaing kita,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor sektor lain yang digunakan terdampak biaya energi tinggi juga diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas lalu Trade Remedies.
Menurut dia, dengan langkah ini sektor pada negeri dapat lebih tinggi terlindungi dari gempuran item impor murah, khususnya dari China, ASEAN, lalu negara lainnya, sehingga target pertumbuhan kegiatan ekonomi 8% dapat lebih besar mudah tercapai.
