DKI Jakarta – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah jadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang mana tambahan tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut beliau beli,” kata Deputi Sektor Industri lalu Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari potensi atau bursa baru yang digunakan dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata di Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa orang pangsa yang tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang tersebut dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang tumbuh dalam kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Negara Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan bisa saja kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang tersebut ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta beliau bisa jadi spending tambahan banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi banyak tamu melalui konsep hotel itikaf dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang digunakan nginap dalam hotel, ada yang dimaksud di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model produk-produk atau infrastruktur apa hanya yang mana penting disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang mana diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang dimaksud seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
