JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa sebanyak 40 perusahaan diduga belum memenuhi kewajibannya di membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran terhadap pekerja.
“Pagi tadi saya mendapat laporan sekitar 40 perusahaan yang tersebut menunggak, tetapi kami masih perlu menelusuri detail kasusnya,” ujar Yassierli di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih terus membuka posko pengaduan terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang tersebut masuk akan diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan sebelum ditindaklanjuti.
“Kami terus menerima laporan. Setiap pengaduan akan diverifikasi lebih lanjut dulu, lalu pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan. Jika laporan terbukti valid, maka akan diproses lebih besar lanjut,” jelasnya.
Yassierli juga memaparkan tahapan pemeriksaan yang tersebut dilakukan. Setelah nota pemeriksaan pertama dikeluarkan, perusahaan diberikan waktu tujuh hari untuk merespons.
Jika tak ada langkah lanjut, maka nota pemeriksaan kedua akan diterbitkan di tiga hari berikutnya. Jika perusahaan masih abai, maka Kemenaker akan memberikan rekomendasi lebih tinggi lanjut.
Mengenai sanksi bagi perusahaan yang dimaksud menunggak THR, Yassierli menyebutkan bahwa konsekuensinya dapat merupakan teguran administratif hingga rekomendasi terhadap pemerintah wilayah terkait kelangsungan bidang usaha perusahaan.
