Ibukota Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral berubah menjadi prioritas diplomasi Negara Indonesia pada bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesi mengupayakan reformasi PBB lalu lembaga multilateral lainnya akan berubah menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika serta Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, kemudian Kondisi Keuangan Global” oleh The Yudhoyono Institute ke Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bentuk institusi multilateral yang tersebut ada ketika ini seperti PBB dan juga Organisasi Perdagangan Planet (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Bumi II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang digunakan semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tidaklah mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada bukan lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Nusantara senantiasa menggalakkan aksi reformasi multilateral akibat meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih tinggi inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam globus yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan bumi terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah apabila tidak ada diiringi dengan inovasi tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan serangkaian reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan total anggota permanen Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada hari terakhir pekan (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, kemudian lainnya memiliki populasi dan juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang dimaksud setara di bentuk tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
