Ibukota – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Tanah Air (KemenP2MI) resmi bekerja sebanding dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Indonesia yang digunakan lebih besar baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang lebih besar baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air pada kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU di dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada pengamanan dan juga pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak di pelatihan pada konteks psikologis kemudian pemahaman keagamaan.
Selain itu, berbagai anak-anak pekerja migran yang digunakan miliki akses terbatas menghadapi pendidikan, serta Menteri Karding memacu PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga meminta-minta PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesia di hal wirausaha.
“Bahwa merekan kembali ini jarak jauh lebih besar baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan pihaknya selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa serta negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan penduduk khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang mana dipandang perlu bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, diwujudkan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
