JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang telah terjadi disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang dimaksud melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang dimaksud baru disahkan memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar menyebabkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI lalu kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, lalu fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan kemudian kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang dimaksud bisa jadi mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di tempat X dikutip, Mingguan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang mana menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI dan juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menegaskan hasilnya benar-benar baik bagi negara serta utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen penduduk harus memverifikasi ada rambu-rambu hukum yang tersebut jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana meyakinkan bahwa pembaharuan ini bukan akan menghadirkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan di tempat internal TNI? Salah satu tantangan besar dalam TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran oleh sebab itu prestasi, tidak oleh sebab itu faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang tersebut makin profesional, kuat, lalu dihormati, baik pada pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang mana profesional serta berpihak pada rakyat. Maka justru lantaran itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan pertempuran masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walaupun tak setuju dengan tindakan pemerintah, terus-menerus mengupayakan kewenangan pemerintah yang mana sah juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
