YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online

SINGAPURA – YouTube, media berbagi video, mengumumkan kebijakan terbaru terkait perjudian online untuk melindungi pengguna dari konten yang digunakan berpotensi membahayakan.

Menurut pengumuman tersebut, penguatan kebijakan yang digunakan ada mengenai konten perjudian daring di dalam media akan berlaku pada tanggal 19 Maret di area seluruh dunia.

“Berdasarkan kebijakan kami ketika ini terkait barang atau jasa ilegal atau yang digunakan diatur, kami tidaklah mengizinkan metode apa pun untuk mengarahkan pemirsa secara langsung ke situs web atau perangkat lunak perjudian yang mana tidak ada dikenali oleh Google. Ini adalah termasuk URL, tautan teks lalu gambar, tampilan visual (termasuk logo) atau referensi lisan.”

“Harap diperhatikan bahwa konten yang digunakan menjanjikan keuntungan dapat dihapus terlepas dari apakah situs web atau aplikasi mobile perjudian daring yang disebutkan disetujui oleh Google,” kata pengumuman itu.

YouTube milik Google menyatakan bahwa konten yang digunakan bukan melanggar Pedoman Komunitas, tetapi masih menampilkan perjudian kasino daring lalu memperkenalkan program terkait dapat dikenakan batasan usia.

“Ini berarti bahwa konten perjudian daring (termasuk taruhan olahraga daring dan juga penggambaran perjudian fisik) bukan dapat dilihat oleh pengguna yang digunakan tidak ada masuk atau pengguna yang tersebut berusia dalam bawah 18 tahun.

“Kami memahami bahwa pembaruan ini dapat memengaruhi kreator konten yang digunakan berfokus pada perjudian daring seperti permainan kemudian perangkat lunak kasino, tetapi kami yakin inovasi ini merupakan langkah penting di melindungi komunitas, khususnya pemirsa muda.”
“YouTube berikrar untuk menyokong pembuat konten sekaligus melakukan konfirmasi jaringan yang aman serta bertanggung jawab bagi semua,” kata pengumuman itu.

Langkah yang tersebut diambil YouTube ini sejalan dengan upaya berkelanjutan eksekutif MADANI untuk memerangi aktivitas perjudian daring.

Pemerintah sudah pernah mengambil tindakan kritis termasuk memperkenalkan Lisensi Sumber Layanan (ASP) Kelas C untuk penyedia layanan media sosial dan juga instruksi internet di dalam Negara Malaysia lalu mengesahkan Undang-Undang Ketenteraman Secara Online 2024 oleh Parlemen pada 12 Desember tahun lalu, yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan keamanan daring bagi publik Malaysia.