Tentara Prancis Mulai Hengkang dari Senegal, Negara Bekas Jajahannya

DAKAR – Para tentara Prancis mulai meninggalkan Senegal, negara bekas jajahannya pada Afrika Barat.
Hengkangnya pasukan Prancis itu ditandai dengan penyerahan dua infrastruktur militer terhadap Senegal.
Kedutaan Besar Prancis dalam Dakar telah terjadi mengumumkan penyerahan dua sarana militer yang dimaksud pada hari Senin, sebagaimana dilansir Russia Today, Selasa (11/3/2025).
Langkah Prancis itu terjadi hanya sekali beberapa minggu pasca Paris kemudian Dakar membentuk komisi sama-sama untuk menyelesaikan penyerahan pangkalan juga pencabutan sekitar 350 tentara Prancis dalam negara Afrika Barat itu hingga akhir tahun 2025.
November lalu, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye menyatakan bahwa pasukan Prancis akan meninggalkan Senegal, mengatakan penampilan dia tidaklah sesuai dengan kedaulatan Senegal.
“Sesuai dengan langkah komisi bersama…pihak Prancis memulihkan untuk pihak Senegal sarana serta perumahan di tempat distrik Marechal kemudian Saint-Exupery,” kata Kedutaan Prancis di tempat Senegal pada sebuah pernyataan tertanggal hari terakhir pekan pekan lalu, mengacu pada instalasi militer pada Ibu Perkotaan Senegal, Dakar.
“Terletak di dalam dekat Taman Hann, distrik-distrik ini siap untuk dikembalikan sejak musim panas tahun 2024,” katanya, seraya menambahkan bahwa lokasi lain akan dipindahkan sesuai dengan jadwal yang mana disepakati bersama.
Pemerintah baru Senegal, yang mana baru berkuasa kurang dari setahun, telah dilakukan mengambil sikap keras terhadap peluncuran pasukan Prancis, mengikuti tren regional pada mana bekas koloni memutuskan hubungan pertahanan dengan Paris.
Negara-negara tetangga Senegal pada Afrika Barat; Burkina Faso, Mali, dan juga Niger, semuanya sudah pernah memutuskan hubungan dengan Paris berhadapan dengan dugaan kegagalan pada memerangi pemberontak jihadis serta sudah berupaya bekerja serupa pertahanan dengan Rusia.
Bulan lalu, Prancis menyerahkan kamp militer Port-Bouet—satu-satunya pangkalan militernya dalam Pantai Gading—kepada otoritas negara Afrika Barat tersebut.
Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara mengungkapkan pada pidato akhir tahunnya pada bulan Desember bahwa keluarnya sekitar 600 tentara Prancis dimaksudkan untuk memodernisasi angkatan bersenjata nasional.
Pada akhir Januari, militer Prancis menyerahkan pangkalannya yang mana tersisa dalam Chad, yang dimaksud merupakan basis terakhir Prancis di area wilayah Sahel yang tersebut bermasalah pasca pemerintah negara Afrika Tengah itu secara tak terduga mengakhiri kemitraan militer dengan mantan penguasa kolonialnya pada bulan November, juga menyatakan pakta yang dimaksud “sudah tidaklah berlaku lagi”.






