PARIS – Pasukan militer Prancis yang tersebut sudah berada di tempat Pantai Gading selama beberapa dekade akan segera pergi, kata pejabat Pantai Gading, yang dimaksud menandakan kegagalan diplomatik lebih besar lanjut bagi Prancis di tempat berada dalam kebencian lokal yang telah terjadi menyebabkan sekutu di area Afrika Barat dan juga Tengah memutuskan hubungan dengan Paris.
Pengumuman Presiden Alassane Ouattara pada hari Selasa menempatkan Pantai Gading di daftar negara-negara Afrika yang tersebut memutuskan hubungan militer dengan bekas negara kolonial yang digunakan pernah sangat berpengaruh itu, oleh sebab itu beberapa mantan sekutu Prancis juga memohonkan bantuan tentara bayaran Rusia untuk memerangi segerombolan kelompok bersenjata di area wilayah tersebut.
Dalam beberapa hari pada bulan November, Chad serta Senegal mengusir pasukan Prancis, bergabung dengan beberapa negara Sahel yang digunakan sebelumnya telah dilakukan melakukan hal yang sama, mulai tahun 2021.
Gelombang penolakan telah dilakukan memaksa Prancis untuk merancang strategi militer baru untuk benua itu yang menurut para pejabat akan sejalan dengan “kebutuhan” negara-negara mitra. Penempatan sementara, alih-alih peluncuran militer permanen, juga lebih tinggi banyak fokus pada pelatihan pasukan lokal, adalah beberapa layanan dari kebijakan baru tersebut.
Tren Frexit pada Afrika, Mengapa Pantai Gading Mengusir Pasukan Prancis?
1. Mengefektifkan Tentara Pantai Gading
Dalam pidato akhir tahun 2024 terhadap negara yang dimaksud pada 31 Desember, Presiden Ouattara menyatakan pemerintah Pantai Gading telah lama memutuskan untuk mengusir pasukan Prancis dikarenakan tentara Pantai Gading “sekarang efektif”. Presiden tak memberikan alasan lain.
“Kita bisa saja bangga dengan tentara kita, yang modernisasinya pada saat ini efektif. Dalam konteks inilah kita telah terjadi memutuskan pengunduran pasukan Prancis secara terpadu kemudian terorganisasi,” kata Ouattara, dilansir Al Jazeera.
Batalion Infantri Marinir ke-43 (BIMA), pangkalan tentara Prancis yang dimaksud terletak dalam Port-Bouet di area ibu kota ekonomi, Abidjan, akan “diserahkan” untuk militer Pantai Gading mulai Januari 2025, tambahnya.
Tentara Prancis sudah pernah membantu tentara Pantai Gading di memerangi kelompok bersenjata yang beroperasi di tempat Sahel serta memperluas operasinya ke negara-negara di area sepanjang Teluk Guinea, termasuk Pantai Gading lalu Ghana. Prancis juga beroperasi sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa selama pertempuran saudara yang digunakan berlangsung lama pada negara itu dari tahun 2002 hingga 2011.
Pengumuman Ouattara pada hari Selasa tidaklah terduga. Presiden yang disebutkan dipandang oleh sejumlah orang sebagai salah satu pemimpin Afrika yang digunakan paling dekat dengan Prancis. Di negara yang digunakan sedang dilanda kemarahan terhadap Prancis, persepsi itu telah dilakukan memunculkan kebencian mendalam terhadap pemerintah. Pada bulan Agustus, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Ouattara di jamuan makan di malam hari pribadi di tempat Elysee.
Para analis menyatakan tindakan Ouattara untuk memutus hubungan militer juga bisa jadi jadi politis, lantaran warga Pantai Gading bersiap untuk pemilihan umum yang digunakan dijadwalkan pada bulan Oktober.
Ouattara, yang dimaksud telah lama berkuasa sejak 2010, belum mengungkapkan apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat di pemilihan umum. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020 pasca kematian mendadak penggantinya kemudian perdana menteri, Amadou Gon Coulibaly, memicu kemarahan yang dimaksud meluas dalam kubu oposisi.
