Hassan Wirajuda: pemilihan raya paruh waktu Amerika Serikat kunci masa depan kebijakan pemerintah Trump

Ibukota Indonesia – Menteri Luar Negeri Indonesi periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, mengkaji pilpres paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat akan berubah jadi salah satu tolak ukur penting untuk menakar keberlanjutan kebijakan yang tersebut diberlakukan Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump.

Pernyataan yang dimaksud disampaikan Hassan ketika bermetamorfosis menjadi pembicara di seminar umum dengan tema “Ineffective Global Order and Trump 2.0: Toward A Chaotic World?” yang disaksikan secara daring dalam Jakarta, Sabtu.

“Pertama, harus kita lihat akan adanya midterm election dua tahun dari sekarang. Apabila keresahan, ketidakpuasan, rakyat Amerika dicerminkan di midterm election, memilih anggota House dan juga Senate, ada kemungkinan bahwa ucapan mayoritas pada Partai Republik di House dan Senate bisa bergeser ke Partai Demokrat,” katanya.

Hassan menuturkan bahwa pengenaan tarif merupakan kebijakan Trump yang digunakan paling kontroversial, baik di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, dasar pengenaan tarif, yang ditujukan untuk menyembunyikan defisit perdagangan, tak memperhitungkan perdagangan jasa pada mana surplus Amerika Serikat justru besar.

Kendati terdapat kesempatan perpindahan pengumuman rakyat Amerika dari Partai Republik, yang tersebut merupakan partai pengusung Trump, ke Partai Demokrat pada pilpres paruh waktu yang digunakan akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang, Hassan turut menyoroti popularitas Demokrat yang mana rendah pasca kekalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu.

“Persoalannya, Partai Demokrat sendiri namanya tak punya alternatif strategi dan juga sekarang Partai Demokrat juga ratingnya sangat rendah pasca kekalahan (Kamala) Harris pada masa pemilihan tahun lalu,” ucapnya.

Selain pemilihan umum paruh waktu, Hassan yang mana juga menjabat sebagai Rektor Universitas Prasetiya Mulya itu menyampaikan bahwa rakyat global juga wajib memperhatikan ambisi Trump untuk menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.

Meskipun berdasarkan Amandemen ke-22 Konstitusi Negeri Paman Sam membatasi seseorang presiden hanya sekali boleh menjabat dua kali, juga Trump sendiri telah terjadi menyatakan ia tak berencana untuk mencalonkan diri juga menegaskan akan menghormati batas konstitusional, Hassan memandang pernyataan Trump tidak ada sepenuhnya sanggup dipercaya.

“Jadi padahal ia bilang enggak, tapi semua pemukim enggak percaya. Karena Trump bisa jadi bicara pagi ini, sorenya udah berbeda. Tapi menariknya beliau itu Presiden teflon, apapun ia katakan enggak pernah nempel. Jadi luntur saja,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa pengenaan tarif tidak ada hanya saja mengabaikan aturan di Organisasi Perdagangan Planet (WTO), tetapi juga mengabaikan ketentuan-ketentuan di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tersebut mencakup aturan mengenai kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta prinsip non-intervensi.

Artikel ini disadur dari Hassan Wirajuda: Pemilu paruh waktu AS kunci masa depan politik Trump