Deddy Sitorus Ungkap Ada Utusan Minta Hasto Mundur dari Sekjen kemudian PDIP Jangan Pecat Jokowi
JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan yang digunakan memberitahu untuk partainya untuk memohonkan Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak belaka itu, PDIP juga diminta agar tak menghentikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran beliau menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini persoalan hukum yang menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang digunakan menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi serta menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang mana menjadi target dari pihak kepolisian serta KPK,” kata Deddy di jumpa pers yang digunakan dijalankan di dalam kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang mana dimaksud. Dia hanya sekali mengumumkan apabila utusan ini merupakan orang yang mana sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini tindakan hukum Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang tersebut menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang tersebut dilandasi oleh itikad tidaklah baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila memang benar KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum pada Republik ini, maka tentu berbagai persoalan atau perkara hukum lainnya yang tersebut bisa saja dipecahkan KPK.
“Kasus mas Hasto jelas adalah perkara politisasi hukum, kriminalisasi jahat lalu itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” katanya.
