JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Skala Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI). Dalam pengukuran atau survei yang dilaksanakan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, berjauhan di area bawah negara-negara seperti Singapura (87,23), Negeri Sakura (84,11), serta Korea Selatan (79,44).
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang digunakan diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk inisiatif 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, juga target perkembangan perekonomian 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang mana baik. Namun, tantangan utama yang mana dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang tersebut masih rendah.
“GGI merupakan alat ukur yang digunakan dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Ukuran ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Individu (15%), kemudian Keberlanjutan Lingkungan (10%),” ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar di tata kelola pemerintahan, di dalam antaranya kasus-kasus korupsi besar yang mana terus menggerogoti sistem.
Beberapa perkara yang mengemuka adalah persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dalam anak perusahaan Pertamina yang mana merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, dan juga dugaan korupsi pada pengelolaan 109 ton emas oleh pejabat PT Antam Tbk serta tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara hingga Rp271,07 triliun pada periode 2015-2022.
“Pemberantasan korupsi yang digunakan serius juga berkelanjutan menjadi kunci utama untuk meningkatkan skor GGI Indonesia,” tandas Denny JA.
Dia juga menyoroti rendahnya efektivitas birokrasi Indonesia jikalau dibandingkan dengan negara-negara progresif seperti Singapura, Jepang, lalu Korea Selatan. Negara-negara yang dimaksud sukses oleh sebab itu mempunyai birokrasi yang tersebut efektif, cepat, juga transparan. Oleh akibat itu, Indonesia harus segera melakukan perbaikan agar tak semakin tertinggal.
