JAKARTA – Mantan Koordinator Aksi Aceh Merdeka (GAM) Sayed Mustafa Usab mengupayakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang (UU). Dia heran apa yang diperdebatkan dari pengesahan RUU TNI.
Dia mengamati hanya sekali ada segelintir masyarakat, atau tokoh yang dimaksud takut atau mendiskreditkan pengesahan RUU TNI tersebut. Sayed yakin, TNI yang tersebut ditempatkan pada lembaga atau kementerian sipil tidak ada menyebabkan gerbong masing-masing.
”Penempatan TNI di tempat lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan kemudian kelayakan mereka. Kemarin saya dengar panja revisi RUU TNI mengajukan permohonan untuk anggota TNI bergerak yang mana menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus,” kata Sayed Mustafa, Hari Minggu (23/3/2025).
“Jadi kan tiada lagi kembali ke masa orde baru (orba). Karena sikap TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini sanggup berjalan dengan baik,” kata Jebolan Akademi Militer Libya ini.
Dia mengatakan, sekalipun 16 lembaga atau kementerian sipil yang diajukan sebagai tempat yang dimaksud dapat diduduki oleh TNI, langkah ada pada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya di tempat militer, beliau mengamati RUU TNI ini tidaklah lepas dari kewajiban TNI sebagai delegasi negara kemudian mengayomi negara.
”Ini tidak dari TNI-nya, TNI hanya saja mengajukan saja. Diterima, lanjut, tak diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang mana mereka duduki, tidak tempat strategis juga yang tersebut dilemparkan pada luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya semata-mata membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Aceh tiada terpengaruh dengan isu bangkitnya Dwi Fungsi ABRI setelahnya RUU TNI itu disahkan DPR. Menurutnya, TNI adalah warga negara Indonesia yang dimaksud berhak menduduki lembaga sipil padahal ada aturan-aturan yang dimaksud sudah ada ada.
Dia juga mengaku tak terpengaruh dengan hal-hal yang mendiskreditkan upaya pemerintah di memajukan sebuah negara melalui aturan-aturan yang digunakan ditentukan. “Sayalah orang yang digunakan memformulasi damai antara GAM serta pemerintah Indonesia. Saya dalam pihak GAM pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
“Pemikiran pemberontakan seperti dulu sudah ada tamat. Cuman apa yang digunakan kita mau itu adalah kesejahteraan yang digunakan serupa dalam Aceh dengan di area Papua, dengan di tempat Ambon, di dalam mana-mana, dalam Nusa, semua orang itu minta kesejahteraan. Tidak ada manusia yang dimaksud minta kesusahan,” tambahnya.
Dia pun menyoroti adanya upaya segelintir elemen yang tersebut menganggap RUU TNI adalah sebuah blunder. Sayed berpendapat, pengesahan RUU TNI sebab sesuai dengan keinginan lalu sesuai dengan perkembangan pemerintah pada waktu ini.
”Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwi fungsi pun, bagi saya tiada masalah. Masuk masa orde lama, tidak ada masalah. Malah dulu lebih lanjut ketat. Publik itu lebih banyak akur. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.
“Kalau sekarang kan sudah ada katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu serupa pak. Komunitas bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat di dalam mana-mana. Ya kan? Di mana-mana hidup kita ini semakin berat,” sambungnya.
Dia melanjutkan, tidaklah ada yang tersebut salah dengan disahkannya RUU TNI. Hal itu menurut Sayed sebuah keharusan bagi semua pihak. Pro serta kontra dianggapnya hal yang dimaksud wajar.
”Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat juga bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” kata Sayed.
Sayed berharap semua pihak menjaga situasi kondusif. Tidak ada lagi yang tersebut menyebabkan onar pada masyarakat. Dia juga mengecam beberapa tokoh yang dimaksud mencoba menggiring opini seolah ada bahaya pada balik disahkannya RUU TNI.
Dia juga menghadirkan semuah pihak mengupayakan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan sebuah kemandirian bangsa dengan acara yang disampaikan pemerintah sekarang. “Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang tersebut sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing,” kata dia.
“Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang tersebut telah ada itu. Kalau nanti apa namanya di perjalanan itu ada semacam yang mana tak suka, nanti mampu di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” pungkasnya.
