DKI Jakarta – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dilakukan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut tambahan fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan status di dalam lapangan agar tak menghambat daya saing bidang nasional di dalam sedang persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku bisnis kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat peningkatan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, kemudian proses produksi dari di negeri yang tersebut digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang dimaksud terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar tambahan kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemanfaatan barang di negeri bukanlah belaka masalah kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata perihal nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada semata-mata menggalakkan sektor untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat lapangan usaha lokal agar bertambah serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
