Ibukota – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak serta Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi juga mengendalikan penyaluran materi bakar minyak (BBM) subsidi juga kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya di dalam Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat wilayah (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi lalu konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi juga kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi lalu kompensasi untuk komunitas yang berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu berubah menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang mana diselenggarakan pada rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesi di Jakarta, hari terakhir pekan (11/4/2025).
BPH Migas telah terjadi menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) juga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti usaha mikro, perniagaan perikanan, bisnis pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan memiliki surat rekomendasi, yang tersebut diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah pernah mengembangkan program Xstar, yang merupakan salah satu alat kontrol pengaplikasian BBM subsidi kemudian kompensasi agar tepat sasaran juga tepat volume.
"Kami juga sudah ada mempunyai program untuk penerbitan surat rekomendasi kemudian datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah tempat lalu badan usaha penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas besar penyaluran BBM subsidi juga kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam di sebuah sistem, yang dimaksud mana besar BBM subsidi lalu kompensasi yang tersebut disalurkan terhadap konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang digunakan sudah ada dikeluarkan untuk per individu konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berjanji mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai menyadari bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menyokong perempuan Indonesia dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam pada negeri, oleh sebab itu gas bumi merupakan energi yang dimaksud lebih banyak bersih kemudian efisien.
"Bagaimana nanti pemukim beralih terhadap energi yang mana lebih banyak bersih lalu lebih lanjut mudah-mudahan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan terlibat untuk membantu lalu menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang diberi amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga, ia meminta perempuan Tanah Air mengerahkan segenap kemampuan yang tersebut dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita serta berkontribusi nyata bagi pengerjaan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang mana diamanahkan untuk kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi kemudian Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Tenaga Baru Terbarukan juga Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan juga beberapa Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
